katakini.com

DPR Soroti Mentalitas Kerja ASN: Absen, Pulang, Ngopi, Sore Absen Lagi

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta pemerintah memperkuat indikator kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari upaya memperbaiki mentalitas dan meningkatkan efektivitas birokrasi

NasDem Usul Ambang Batas Parlemen Naik, Berlaku hingga Daerah

Partai Nasdem sejak awal menyatakan sikap pertama bahwa parliamentary threshold itu wajib terus dipertahankan dan bahkan kami mengusulkan angkanya naik dari persentase sekarang

APBN Terhimpit Kenaikan Harga Minyak, DPR Dorong Efisiensi Anggaran Daerah

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan penguatan peran pemerintah daerah di tengah tekanan terhadap APBN akibat kenaikan harga minyak dunia

Anggota DPR Sebut Parliamentary Threshold Dibutuhkan untuk Hadirkan Parpol Sehat

Politikus NasDem ini menilai, terlalu banyak partai politik akan membuat kondisi yang tidak sehat.

DPR Umumkan Ketua-Anggota Ombudsman 2026-2031, Ini Nama-namanya

Menurut Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, kesepakatan sembilan nama itu ditempuh melalui mekanisme rapat internal dengan musyawarah mufakat dari 8 fraksi partai politik

Pekan Depan, DPR Mulai Uji Kelayakan 18 Calon Anggota Ombudsman

Dari 18 nama itu, Komisi II DPR memiliki kewenangan untuk memilih dan menetapkan sembilan anggota calon Ombudsman Republik Indonesia yang terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota

Komisi II: Pilkada Melalui DPRD Miliki Landasan Konstitusional yang Kuat

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki landasan konstitusional yang kuat 

Ketua Komisi II DPR: Pilkada Melalui DPRD Miliki Landasan Konstitusional Kuat

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki landasan konstitusional yang kuat

Hormati Putusan MK, DPR Siap Bentuk Lembaga Pengawas ASN Independen

Hormati putusan MK, Komisi II DPR RI siap bentuk Lembaga Pengawas ASN Independen

DPR Minta KPU Klarifikasi soal Rahasiakan Data Diri Capres-Cawapres

Dokumen persyaratan capres-cawapres termasuk ijazah di dalamnya sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik menimbulkan banyak pertanyaan. Apalagi, keputusan tersebut baru dikeluarkan tahun 2025 pasca seluruh tahapan pemilu selesai.

Komisi II: Putusan MK Jadi Bahan Revisi UU Pilkada